Infrastruktur & Kondisi Infrastruktur Keras Fisik

Infrastruktur & Kondisi Infrastruktur Keras Fisik

A.        Arti Penting Infrastruktur

            Infrastuktur itu sendiri terbagi atas :

1.   Infrastruktur Keras Fisik

Meliputi Jalan Raya, rel kereta api, bandara,dermaga dan pelabuhan, bendungan dan saluran irigasi , dsb

            2.   Infrastuktur keras Non Fisik

                  Berkaitan dengan fungsi utilitas umum

            3.   Infrastruktur Lunak

                  Meliputi berbagai nilai, norma, serta kualitas pelayanan umum yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, khusus nya pemerintah.

Infrastuktur merupakan penentu kelancaran dan akselerasi pembangunan. Tersedianya infrastruktur akan merangsang pembangunan suatu daerah maupun suatu Negara. Tanpa adanya fasilitas infrastruktur yang memadai, pasti pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Pengadaan infrastuktur akan sangat mempengaruhi secara positif  perkembangan berbagai sector.

Kondisi infrastruktur yang kurang merupakan permasalahan yang sudah lama membelenggu Indonesia. Saat ini pengadaan infrastruktur Indonesia hanya sampai pada taraf minimal, sedangkan pemeliharaan kurang memadai. Hal ini membuat infrastruktur Indonesia menjadi susut atau berkurang.

Dari ketiga Jenis Infrastruktur, infrastruktur lunak yang paling terabaikan, padahal hal ini justru menjadi kian penting. Hal ini telah mendapat pengakuan internasional, hal ini terlihat pada pemberian hadiah Nobel Ekonomi tahun 2007 kepada 3 ekonom AS yang mengembangkan kerangka teori baru ekonomi yang menekankan pentingnya kerangka institusional.

Dari hal ini dapat di simpulkan bahwa infrastruktur dapat didefinisikan pengorganisasian sistem struktur sebagai kebutuhan dasar fisik yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat  sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik.

B. Kondisi Infrastruktur Keras Fisik

1.         Gambaran Sekilas

            Kondisi infrastruktur keras fisik di Indonesia benar benar memprihatinkan. Hal ini terbukti bahwa Indonesi tergolong  sebagai salah satu Negara dengan infrastruktur terburuk. Di Indonesia keadaan berbagai elemen infrastruktur makin memburuk akibat terbatasnya anggaran pemeliharaan. Pihak swasta yang di harapkan memainkan peranan besar ternyata tidak member sumbangan yang signifikan sehingga pembiayaan nasional untuk pembangunan infrastruktur menunjukkan penurunan. Pemerintah seharusnya lebih serius  dalam menghadapi masalah ini dimana Indonesia sudah mencapai suatu titik kritis. Kelancaran arus manusia dan barang kian penting untuk meningkatkan daya tarik investasi sebagai bagian dari system jaringan produksi global sehingga tak hanya menjadi penonton dalam proses integrasi ekonomi dunia.

2.         Infrastruktur Jalan Raya

Kondisi jalan raya di negara kita sangat tidak memadai dengan jumlah kendaraan yang digunakan oleh masyarakat setiap harinya. Peningkatan pembangunan infrastruktur jalan raya yang tidak seimbang dengan penambahan jumlah kendaraan tersebut bisa menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan ekonomi nasional. Jalan keluar dari masalah kemacetan yang bisa menghambat adalah dengan menggunakan jalan tol. Namun ternyata panjang jalan tol di Indonesia masih sangat minim jika dibandingkan dengan negara lain. Yang menjadi kendala pemerintah dalam pembangunan jalan tol adalah biayanya yang mahal, khususnya untuk pembebasan tanah. Tidak hanya jalan tol, jalan raya biasa atau jalan arteri jumlahnya juga sangat minim, tidak hanya dalam hal jumlah, tetapi juga kualitas jalan yang sangat memprihatinkan. Menurut survei Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah RI, selama periode 2002-2004, kondisi jalan raya di Indonesia yang berada dalam kondisi baik hanya 20 persen, sedangkan sisanya dalam kondisi sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Kerusakan jalan banyak terjadi di perkotaan karena jumlah kendaraan yang semakin padat. Hal itu tentu mengahambat aktivitas ekonomi dan social, karena kota merupakani urat nadi kehidupan ekonomi sosial nasional.

Pembangunan jalan raya di Indonesia masih terpusat di Jawa dan Sumatera karena dianggap memiliki jumlah penduduk yang tinggi, sedangkan di daerah lain seperti Kalimantan dan Papua masih sangat minim. Hal ini menunjukkan pembangunan jalan raya yang ada hanya untuk menutup kebutuhan sarana transportasi yang mendesak, tidak untuk perencanaan jangka panjang sesuai luas dan potensi wilayah tersebut. Perbaikan infrastruktur yang dilakukan di Indonesia kebanyakan hanya dilakukan sebagian pada bagian jalan yang rusak dan tidak menyeluruh yang justru hanya menunda persoalan dan akhirnya biaya perbaikan menjadi tidak efektif.

3.         Infrastuktur Perkeretaapian

Transportasi Kereta Api masih menjadi favorit penumpang pada umunya karena bebas macet  dan biaya yang relatif murah.

·Masalah yang muncul :

1. Jumlah penumpang yang semakin membludak setiap harinya hingga naik ke atap kereta api seperti KRL jabodetabek yang semakin efisisen lantaran penumpang dapat menikmati layanan tanpa membeli karcis.
2. Penyusutan infrastruktur KA yang signifikan seperti panjang rel yang ada

3. Penggunaan palang pintu perlintasan kereta api masih menggunakan system “listrik        campur” yakni sebagaian mengandalkan listrik tetapi sebagian menngunakan tenaga manusia untuk menaik-turunkan palang lintasan.

·Akibat yang ditimbulkan :

1. Minimnya dana pembangunan infrastruktur, sekedar memperpanjang rel dan menambah jumlah lokomotif dan gerbang saja tidak mampu,  sehingga membuat PT KAI kewalahan dalam mengadakan kontrol ketat.
2. Sejumlah jalur yang tidak aktif membuat rel d bongkar bahkan di curi.

3.  Semakin menyusutnya jumlah stasiun dan lokasi pemberhentian (530 lokasi) yang merugikan PT KAI karena banyak tanah dan stasiunnya menjadi hunian liar.

3.         Infrastruktur Pelabuhan

Indonesia sebagai negara pemilik fasilitas  infrastruktur pelabuhan teburuk.

Hal ini dapat dilihat dari fasilitas yang standar, perawatan, dan fasilitas penunjang di berbagai pelabuhan yang begitu buruk. Belum lagi macetnya kapal-kapal yang akan merapat di Pulau Jawa menujukkan buruknya fasilitas pelabuhan baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Masih begitu banyak yang harus dilakukan agar Indonesia dapat memerankan peran ilmiahnya sebagai negara maritim. Rendahnya efisien pelayanan dan kualitas infrastruktur pelabuhan tersebut membawa dampak negatif langsung terhadap biaya transportasi laut di Indonesia.

Biaya transportasi laut Indonesia terhitung sangat mahal. Ini merupakan dampak dari keterbatasan infrastruktur yang sangat merugikan ekspor Indonesia. Saking buruknya pengelolaan buruk pelabuhan di Indonesia, muncul usulan agar dilakukan outsourching, yakni penyerahan pelabuhan-pelabuhan yang ada kepada asing yang dirasa lebih mampu merawatnya.

Saat ini ada 2 pelabuhan yang telah dikelola oleh asing yakni Tanjung Priok oleh perusahaan Hongkong dan Tanjung Perak oleh perusahaan Australia. Namun, lebih dari satu dasawarsa ini, ternyata privatisasi dan kehadiran asing tidak memberikan banyak manfaat bagi pelayaran nasional.

BOR (Berth Occupancy Ratio)

Yaitu tingkat pemanfaatan pelabuhan. BOR di Indonesia umumnya rendah. Ada 23 pelabuhan yang strategis namun tingkat BOR-nya dibawah 30%, dan pelabuhan yang lain diatas 70%. Dan umumnya pelabuhan yang BOR-nya tinggi tersebut tidak ada penambahan infrastruktur yang berarti. Ini menunjukkan tidak meratanya tingkat pemanfaatan pelabuhan yang ada, dan tidak meratanya infrastruktur yang tersedia.

KETERSEDIAAN  DAN KUALITAS KAPAL

Kapal-kapal yang mengarungi laut Indonesia masih jauh dari kecukupan. Dengan luas wilayah laut sebesar 6,1 juta km² , Indonesia hanya memiliki 4.213 kapal (rasio kepadatan 1 kapal tiap 1.453 Km²). Belum lagi permasalahan buruknya kualitas kapal yang kebanyakan rongsokan dari negara lain dan lama penggunaannya lebih dari Indonesia menggunakan kapal dengan waktu 21 tahun, padahal di negara-negara lain batas waktu penggunaan kapal maksimal 16 tahun. Hal ini yang menyebabkan banyaknya kecelakaan yang terjadi dan memakan banyak korban. Banyak kapal-kapal yang melebihi batas muatan dan umumnya tidak terdeteksi oleh pihak yang berwenang. Ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan yang ada di perairan Indonesia, yang sangat merugikan. Baik memakan korban saat kecelakaan dan juga banyaknya wilayah Indonesia yang direbut oleh negara tetangga akibat kurangnya penjagaan di perbatasan kita.

4.         Infrastuktur Pertanian

Infrastruktur pertanian yang ada di Indonesia hampir tidak mengalami pembangunan, bahkan yang terjadi adalah penurunan kualitas, seperti alih fungsi saluran irigasi yang menyebabkan lahan pertanian kekurangan air dan berakibat pada hasil panen yang kurang baik, bahkan ada juga lahan yang diganti dengan tanaman palawija dan perkebunan, serta lebih buruk lagi ada pula lahan yang ditelantarkan. Hal ini tentu mempengaruhi kestabilan pangan dalam negeri, bisa dilihat dari harga beras yang terus naik dari waktu ke waktu. Indonesia belum mampu mengembangkan teknologi pertaniannya dalam hal pangan dan tertinggal dengan negara agraris lain yang telah mampu melakukan rekayasa genetika untuk menghasilkan komoditi pangan yang baru yang tentunya menjadi sebuah peningkatan bagi negara tersebut. Namun menurut BPS, produksi beras nasional mengalami peningkatan yang cukup tinggi tetapi mengapa harga beras semakin lama semakin naik, padahal secara logika jika produksi naik begitu tinggi, dan suplai beras di pasar melimpah, malah semestinya harga turun, bukannya terus melambung. Kebijakan pangan harus dilakukan untuk memperbaiki infrastruktur pertanian, baik perbaikan irigasi maupun pengembangan teknologi pangan untuk menggerakkan sektor pertanian nasional.